VASIOTA.COM, Berita AI – Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat merilis dokumen izin ekspor yang menunjukkan lebih dari 879.000 chip AI buatan Nvidia dan AMD disetujui untuk perusahaan di China. Persetujuan itu berlaku sepanjang Desember 2025 hingga Mei 2026.
Angka tersebut muncul setelah Ketua Komite Brian Mast memakai kewenangan legislatifnya untuk membuka informasi lisensi yang biasanya tertutup. Dari 3,4 juta chip yang diminta, sekitar 26 persen disetujui. Sisanya ditolak, ditunda, atau tidak memenuhi syarat.
Daftar penerima terbesar mencakup Tencent dengan sekitar 150.000 chip dan Alibaba sekitar 75.000 chip. Sebagian penerima lain dicatat beralamat di kantor kosong atau memiliki tanda-tanda sebagai perusahaan cangkang. Temuan ini langsung memicu pertanyaan tentang seberapa ketat proses penyaringan penerima akhir.
Kontradiksi yang Sering Terlewat
Selama ini narasi publik tentang kebijakan chip Amerika terlihat sederhana, yaitu Washington membatasi dan China kesulitan. Data lisensi menunjukkan gambaran yang lebih rumit. Pembatasan memang ada, tetapi jalur persetujuan tetap terbuka lebar untuk banyak perusahaan.
Inilah bagian yang jarang dibahas. Kebijakan ekspor bukan tombol on-off, melainkan sistem lisensi bertingkat. Ada chip yang dilarang total, ada yang boleh dengan syarat, dan ada yang disetujui setelah penerima lolos pemeriksaan. Publik biasanya hanya melihat pengumuman pelarangan, bukan angka persetujuan yang menyertainya.
Analogi yang pas seperti bandara yang mengumumkan larangan membawa barang tertentu, sementara ribuan penumpang tetap lewat pintu keberangkatan setiap hari. Larangan itu nyata, tetapi tidak berarti seluruh penerbangan berhenti.
Masalah Kantor Kosong
Temuan paling mengganggu bukanlah jumlah chipnya, melainkan profil sebagian penerima. Dokumen mencatat perusahaan yang alamatnya mengarah ke kantor kosong, tanpa operasional yang jelas. Dalam perdagangan internasional, pola seperti ini adalah tanda peringatan klasik untuk pengalihan barang ke pihak ketiga.
Pemeriksaan penerima akhir (end user) seharusnya mendeteksi anomali semacam ini. Jika lolos, berarti ada celah dalam verifikasi, apakah karena keterbatasan data, lemahnya koordinasi antarlembaga, atau karena perusahaan sengaja menyusun struktur agar terlihat sah di atas kertas.
Efeknya sampai ke Negara Ketiga
Bagi Indonesia, kasus ini relevan karena aturan serupa kini berlaku. Sejak 19 November 2026, pengiriman chip AI tertentu ke Indonesia wajib mengantongi lisensi ekspor, bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil. Kebijakan itu dibahas lebih lengkap dalam artikel AS Wajibkan Lisensi Ekspor Chip AI ke Indonesia.
Pelajaran dari dokumen komite DPR ini jelas, yaitu lisensi hanya sekuat proses verifikasinya. Negara pengimpor perlu memastikan bahwa chip yang masuk benar-benar digunakan di fasilitas yang terdaftar, bukan diteruskan ke pihak lain. Bagi penyedia data center dan integrator sistem, dokumentasi penerima akhir akan menjadi bagian penting dari kepatuhan.

