VASIOTA.COM, Berita AI – Muhammadiyah menegaskan bahwa ChatHPT, asisten berbasis kecerdasan buatan yang mereka luncurkan, bukan lembaga fatwa. Alat itu dirancang untuk membantu masyarakat menelusuri dan memahami putusan serta fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, bukan menetapkan hukum baru.
Penegasan ini disampaikan pada 21 November 2026, beberapa pekan setelah peluncuran ChatHPT oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada 5 November 2026. Basis datanya mencakup 1.153 putusan resmi Tarjih yang sudah diputuskan melalui mekanisme organisasi.
Selama masa pengujian, sistem menerima sekitar 13.840 pertanyaan. Topik yang paling sering ditanyakan berkaitan dengan ibadah harian, terutama salat. Angka itu menunjukkan kebutuhan nyata, karena banyak orang ingin jawaban cepat atas pertanyaan keagamaan yang sebenarnya sudah memiliki rujukan resmi, tetapi sulit ditemukan karena tersebar dalam dokumen panjang.
Cara Kerja ChatHPT
Secara teknis, ChatHPT bekerja seperti mesin pencari yang bisa diajak berdialog. Pengguna mengajukan pertanyaan dengan bahasa sehari-hari, lalu sistem mencari bagian putusan Tarjih yang relevan dan menyusun jawaban berdasarkan dokumen tersebut.
Pendekatan ini dikenal sebagai retrieval-augmented generation. Model bahasa tidak menjawab dari ingatan latihannya, tetapi mengambil potongan dokumen resmi lebih dulu, lalu merangkumnya. Tujuannya agar jawaban berpijak pada sumber yang bisa diperiksa, bukan pada tebakan model.
Analogi sederhananya, ChatHPT lebih mirip pustakawan yang sangat cepat menemukan buku dan membacakan bagian yang relevan, bukan mufti yang memutuskan hukum. Pustakawan membantu Anda menemukan rujukan, sedangkan keputusan atas persoalan baru tetap memerlukan pertimbangan ahli.
Kenapa Batas Ini Penting
Dalam tradisi Islam, fatwa bukan sekadar jawaban benar atau salah. Ia lahir dari proses mempertimbangkan dalil, konteks, kemaslahatan, dan kondisi sosial. Proses itu melibatkan manusia yang bertanggung jawab secara moral dan keilmuan atas keputusannya.
AI tidak bisa menanggung tanggung jawab semacam itu. Ia juga rawan halusinasi, yaitu menyusun pernyataan yang terdengar meyakinkan tetapi tidak berdasar. Dalam konteks keagamaan, kesalahan kecil bisa berdampak besar karena menyangkut ibadah dan keyakinan banyak orang.
Karena itu, Muhammad Syifa Amin Widigdo menegaskan bahwa menimbang nilai dan prinsip untuk persoalan yang benar-benar baru tetap merupakan pekerjaan manusia. Kalimat itu terlihat sederhana, tetapi menjadi pagar penting, yaitu AI membantu akses dan manusia memegang keputusan.
Risiko yang Perlu Dijaga
Ada tiga hal yang perlu diawasi. Pertama, kualitas rujukan. Sistem harus selalu menampilkan sumber putusan yang dipakai, agar pengguna bisa memeriksa sendiri. Kedua, kesesuaian konteks. Sebuah putusan lama bisa tidak relevan dengan situasi hari ini jika diterapkan tanpa pemahaman.
Ketiga, ekspektasi pengguna. Banyak orang cenderung mempercayai jawaban yang dihasilkan mesin, apalagi jika disampaikan dengan bahasa yang rapi. Edukasi bahwa ChatHPT adalah alat bantu penelusuran, bukan sumber hukum final, harus terus dilakukan.
Pengalaman Muhammadiyah ini menarik untuk diikuti organisasi lain di Indonesia. Pendekatan yang hati-hati, dengan basis dokumen resmi dan batas kewenangan yang jelas, jauh lebih bijak daripada meluncurkan chatbot keagamaan yang menjawab apa saja tanpa rujukan. Teknologi bisa mempercepat akses ilmu, tetapi tidak bisa menggantikan tanggung jawab keilmuan.

